| Displaying 1 - 43 of 43 results |
|
Mark
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
I was in your site and i think its very good. My english is not so good.
|
| |
|
Bestman Januari Pakpahan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Salam untuk Bu Metta,
Apakah ada kelanjutan informasi tentang pengajuan diri saya tempo hari untuk menjadi jaringan WT di Batam (Kepri) ya bu?
Mohon arahan dan informasinya ya bu..
Hormat saya,
Bestman J.P |
| |
|
Lucas
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Good website. I shall visit again and I shall inform my friends! Thank you!
|
| |
|
Miko M Akbar
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
KPU Jatim Bocor Rp 27 M
Terungkap Dari Pengadaan Dua Pos Logistik
Semingu jelang pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) ekstra di Bangkalan dan Sampang, Madura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur diguncang masalah. Lembaga penyelenggara pilgub ini ditengarai melakukan konspirasi dengan beberapa perusahaan pemenang tender hingga diduga merugikan negara Rp 27 miliar.
Menguapnya uang negara yang cukup besar itu hanya bersumber dari Pilgub putaran I saja. Dari total anggaran yang dikelola untuk pilgub putaran I senilai Rp 625 miliar, diduga kuat Rp 27 miliar lebih menguap alias bocor. Ini hanya terjadi dari pengadaan kertas surat suara dan kartu pemilih.
Diperkirakan kebocoran juga terjadi pada pengadaan logistik lainnya. Hanya saja yang terungkap saat ini baru pada pos pengadaan kartu surat suara dan kartu pemilih. Terungkapnya dugaan mark up besar-besaran tersebut diketahui setelah Surabaya Pagi mendapatkan data pembanding harga pembelian kertas suara dan kartu pemilih antara Pilgub Jatim dengan Pilgub Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Informasi yang berhasil dihimpun Surabaya Pagi, rincian dana menguap tersebut diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu dimenangkan PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155. 851 dan pengadaan Kartu Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar Rp18.827.903. 438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada umumnya alias diduga kuat digelembungkan. Sekedar diketahui, dengan jumlah kartu pemilih 29,1 juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008), KPU telah merogoh kocek hampir Rp 35 miliar.
Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah pemilih 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438. Diketahui pemenang tender untuk surat suara ini adalah PT Temprina Media Grafika yang mengajukan penawaran Rp16.871.155. 851.
Jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan lebih awal (22 Juni 2008), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara untuk 28,3 juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000 saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh Rp 2.187.627.272.
"Begitu besarnya selisih pengadaan di KPU Jatim dan Jateng. Padahal, kartu yang dicetak selisihnya hanya sekitar 1 juta. Masak untuk biaya cetak 1 juta kartu pemilih butuh Rp 14 miliar," beber Bambang Smith, Koordinator Aliansi LSM Jatim kepada Surabaya Pagi, kemarin.
Perbedaan selisih harga yang begitu mencolok tadi, dinilai Bambang Smith sebagai lelucon bisnis yang gila. Karena KPU Jawa Tengah hanya membutuhkan anggaran kurang dari Rp 2 miliar untuk memenuhi kebutuhan 28 juta kartu suara. Sementara pada Pilgub Jatim, hanya untuk mencetak 1 juta kartu suara, KPU Jatim, menyedot anggaran Rp 14 miliar.
Dugaan mark up juga terjadi pada kebutuhan kartu pemilih (Formulir A). Terjadi perbedaan mencolok antara Jatim dan Jawa Barat. Dengan asumsi jumlah pemilih yang hampir sama (sekitar 29 juta jiwa), ternyata untuk kebutuhan kartu pemilih (Formulir A), Pemprov Jabar hanya butuh Rp 5.000.000.000 seperti yang ditawarkan pemenang tender -Percetakan Negara Republik Indonesia (Peruri).
Anehnya, di Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang juga 29 juta jiwa, dana untuk kartu pemilih ternyata cukup fantastis. Ini diketahui dari harga penawaran pemenang tender, PT Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583.297. Artinya terdapat selisih Rp 13,8 miliar antara Jatim dengan Jabar untuk pengadaan kartu pemilih (Formulir A).
Bambang mengatakan jika ditotal, maka selisih anggaran untuk memenuhi kebutuhan surat suara serta kartu pemilih antara Jateng/Jabar dengan Jatim mencapai Rp 27 miliar. "Saya curiga, perbedaan dana sebesar itu untuk dibagi-bagi antara oknum KPU dengan pengusaha," tudingnya.
Akibatnya, lanjut Bambang, antara pengusaha dengan panitia ataupun KPU sebagai pengelola dana pilgub tidak berdaya dengan nilai keuntungan yang besar kemungkinan diperoleh.
Menurutnya, Sekretariat KPU bisa dibilang sebagai gudangnya orang-orang kerap melakukan kong kalikong dengan pihak ketiga dalam hal ini rekanan. Parahnya lagi, kongkalikong itu merembet pada pembesaran setiap anggaran kebutuhan pilgub. "Saya melihat beberapa jenis dana pengadaan ada yang dibesar-besarkan, supaya komitmen antara pengusaha dan KPU mulus," tukasnya.
Smith yakin, usai Pilgub Jatim, banyak pihak akan buka-bukaan membeber apa yang sebenarnya terjadi antara kPU dengan rekanan. Bahkan, laporan-laporan dari LSM ini sudah menjadi bahan di Kejaksaan atau kepolisian. "Kita tidak ingin menganggu pilgub, nanti setelah pilgub selesai, kita pasti beber semua," janjinya. Sampai sekarang pihaknya terus mengumpulkan data-datanya. Termasuk tidak profesionalnya pemenang tender.
Sayangnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M Djunaidi selaku salah satu penanggungjawab tender belum bisa dikonfirmasi terkait hal ini. Demikian pula Sekretaris KPU Jatim, Zainal Muhtadien. Saat keduanya dihubungi ponselnya, tadi malam, tidak aktif. Namun informasi yang didapat wartawan Surabaya Pagi, Zainal kemarin sedang berada di Jakarta dalam rangka rapat terkait persoalan pemilu. Sementara Djunaidi berada di Surabaya yang siangnya masih melakukan rapat bersama Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Jatim. n tim
Sumber : Harian Surabaya Pagi
KPU Anak emaskan Temprina
Tak hanya bocor Rp 27 miliar. Dalam pengadaan logistik untuk pemilihan gubernur (pilgub) putaran I, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur juga memanjakan beberapa perusahaan besar peserta tender sebagai anak emasnya. Dari 14 perusahaan pemenang tender pada Pilgub putaran I, PT. Temprina Media Grafika dan PT. Jasuindo Tiga Perkasa merupakan rekanan yang paling diuntungkan.
Selain mengais keuntungan cukup besar, dua perusahaan top itu ternyata selalu menjadi langganan pemenang tender KPU Jatim. Belum diketahui, apakah keberhasilan dua perusahaan besar menjadi pemenang tender ini karena profesionalitasnya, atau karena faktor like and dislike antardua lembaga beda profesi itu.Yang jelas, Sholihatun Kiptiyah, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai adanya "permainan", rekayasa dan konspirasi. Kiptiyah menilai ada dua bentuk konspirasi dalam tender tersebut. Pertama persengkokolan horizontal dan kedua, konspirasi vertikal.
Konspirasi horizontal, lanjutnya, biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara saling kerja sama yang umumnya perusahaan peserta tender tersebut masih satu atap (corporate). Sementara persekongkolan vertikal terjadi lantaran adanya "permainan" antara peserta atau pelaku usaha dengan panitia penyelenggara lelang. "Biasanya pemenang tender itu tak jauh beda dari kalangan itu-itu saja," kata Kiptiyah
Sindiran Kiptiyah ini cukup beralasan jika dikaitkan dengan siapa perusahaan yang sering menjadi langganan pemenang tender. Dari data yang ada, ternyata PT Temprina dan PT Jasuindo adalah rekanan yang paling mendominasi.
PT Temprina, misalnya, boleh dibilang perusahaan ini yang paling besar mendapat keuntungan. Pada Pilgub putaran I saja, dia memenangkan pengadaan dua logistik sekaligus. Nilainya Rp 27 miliar lebih. Dua logistik tadi adalah pengadaan untuk formulir B, C, D, DA, DB senilai Rp 10.755.757.892 dan surat suara senilai Rp 16.871.155.851 "Ini hanya pada Pilgub putaran I saja lho Mas," kata pembocor rahasia KPU Jatim ini.
Tak cukup itu, pada Pilgub putaran II, PT Temprina lagi-lagi memenangkan tender untuk pengadaan surat suara dan gambar pasangan calon gubernur senilai Rp 15.328.262.340. Jika ditotal, hanya untuk PT Temprina saja, angaran KPU tersedot Rp 42 miliar lebih.
Perusahaan lain yang ikut menikmati uang besar KPU adalah PT Jasuindo. Perusahaan beralamat di di Jalan raya Betro, Sidoarjo ini berkali-kali menjadi pelanggan pemenang tender. Pada putaran I saja, PT Jasuindo memenangkan tender untuk pengadaan formulir A (Kartu Pemilih) senilai Rp 18.837.583.297. Demikian pula dengan putaran kedua, Jasuindo juga kembali menjadi pemenang tender untuk pengadaan formulir A dan kartu pemilih tambahan dengan pagu Rp 4.510.857.455.
Tak cukup itu, PT Jasuindo menurut sumber ini juga memenangi pengadaan formulir untuk Pilgub putaran III. "Jadi Jasuindo ini luar biasa. Saya sendiri heran, begitu kuatnya Jasuindo," lontar sumber ini.
Di luar dua perusahaan besar tersebut, masih terdapat 12 rekanan yang ikut mencicipi anggaran KPU.. Mereka adalah CV Angkasa Raya yang memenangkan pengadaan Alas dan Alat Coblos senilai Rp 1.290.537.600, pengadaan gembok senilai Rp 290.400.000 (CV Petrah Jaya), pengadaan alat kelengkapan TPS (CV PB Sudirman) senilai Rp 2.940.336.960 dan pengadaan baliho sosialisasi yang dimenangkan PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200.
Perusahaan lain yang menjadi pemenang tender adalah CV Alfanza (pengadaan kaus, topi dan jaket) senilai Rp 63.394.540, CV Prestasi untuk pengadaan stiker senilai Rp 427.284.000, CV Fajar Pratama, pemenang tender untuk contoh surat suara (Rp 59.459.400), pengadaan poster, Rp 307.098.000 (CV Pemura), pengadaan spanduk dimenangkan CV Prima Mitra senilai Rp 471.900.000, pengadaan Leaflet (Rp 173.745.000) dimenangkan CV Ronggo dan pengadaan tinta khusus sidik jari dimenangkan PT Siliwangi Panca Perkasa, Rp 1.669.000.000.
Perusahaan tersebut, lanjut sumber ini adalah mereka yang memenangkan tender untuk pengadaan logistik pada Pilgub putaran I. Di luar itu, masih terdapat beberapa rekanan perusahaan lain yang ikut ambil bagian sebagai pemenang tender. Misalnya, PT Pura Barutama yang disebut-sebut pemenang tender pada Pilgub putaran III untuk pengadaan surat suara dan gambar pasangan calon, serta pengadaan kelengkapan peralatan PPS dimenangkan oleh CV Kenongo.
Satu lagi, pada putaran kedua, juga tedapat nama PT Gilar Ikrar Permata yang memenangkan tender kntroversial untuk pengadaan tinta dengan nilai Rp 744.975.000. Kemenangan tersebut sempat diprotes bahkan terjadi sanggahan dari PT Siliwangi Panca Perkasa, PT Henka Indonesia, dan PT Tridaya Pratama.
Ulur Waktu, Modus Konspirasi
Menyikapi persoalan tender di KPU ini, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Rikson Nababan mengatakan tender pada putaran pertama dan kedua tak jauh beda. "Rata-rata pemenangnya adalah perusahaan besar dan bonafit," ungkap Rikson pada sumber kami, kemarin.
Mengapa yang dimenangkan perusahaan-perusaha an itu saja? Rikson mensinyalir adanya modus rekayasa untuk sengaja memenangkan perusahaan tersebut. Modus tadi, dilakukan antara lain dengan mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender.
Dia kemudian mencontohkan, waktu yang ditetapkan KPU dalam melaksnakan tender logistik tidak jelas. KPU, lanjutnya, sering membawa isu-isu tidak jelas. "Tendensinya, ternyata ada modus untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender," ucap Rikson.
Tujuannya, tak lain untuk menggagalkan rekanan lain. Sebab dengan mengulur-ulur waktu, waktu pelaksanaan menjadi mepet. Targetnya adalah agar rekanan lain tidak bisa memenuhi persyaratan panitia.
"Persyaratan panitia lelang hanya akan mampu dipenuhi oleh perusahaan-perusaha an besar yang bisa jadi sebelumnya sudah diatur lebih dulu," kata Rikson. Bahkan Rikson menilai cara ini cukup mumpuni karena perusahaan-perusaha an besar tetap bisa memonopoli tender hingga putaran ketiga.
Sekedar menyegarkan ingatan, satu hari lalu, KPU Jatim dikabarkan kebocoran Rp 27 miliar hanya untuk pengadaan logistik Pilgub putaran I. Dana menguap tersebut, diketahui berasal dari pengadaan kertas surat suara yang saat itu dimenangkan PT Temprina Media Grafika senilai Rp16.871.155. 851 dan pengadaan Kartu Pemilih yang dimenangkan PT Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai tawar Rp18.827.903. 438.
Harga tersebut dinilai terlalu mahal jika dibanding harga pada umumnya alias diduga kuat digelembungkan. Untuk diketahui, dengan jumlah kartu pemilih 29,1 juta pada Pilgub putaran I (23 Juli 2008), KPU telah merogoh kocek hampir Rp 35 miliar.
Sebagai pembanding, kebutuhan surat suara Pilgub di Jawa Timur dengan jumlah pemilih sejumlah 29,1 juta jiwa dianggarkan sebesar (PAGU) Rp 18.827.903.438. Dimana diketahui pemenang tender untuk surat suara ini adalah PT Temprina Media Grafika yang mengajukan penawaran Rp16.871.155. 851.
Jika dibandingkan dengan Pilgub Jawa Tengah yang diselenggarakan satu bulan lebih awal (22 Juni), kebutuhan dana untuk pengadaan surat suara untuk 28,3 juta pemilih, KPU Jawa Tengah hanya menganggarkan (PAGU) Rp 3.372.451.000 saja. Malah saat itu, PT Lancar Abadi Jaya sebagai pemenang tender hanya butuh Rp 2.187.627.272.
Terpisah, anggota KPU Jatim, Arief Budiman menegaskan tidak ada diskriminasi dalam proses tender tersebut. "Semuanya sudah melalui proses lelang," kata Arief. Mengapa yang jadi pemenang kok perusahaan Itu-itu saja? Menjawab ini, Arief balik menyerahkan kepada panitia lelang. "Ya tanyakan pada sekretariat KPU. Anggota KPU tak ada hubungannya dengan proses tender," pintanya.
Pemenang Tender PILGUB Putaran I :
PAKET Pemenang Nilai
1. Pengadaan Alas dan Alat Coblos CV. Angkasa Raya Rp 1.290.537.600
2. Pengadaan Gembok CV. Petrah Jaya Rp 290.400.000
3. Formulir B,C,D, DA, DB PT. Temprina Media Grafika Rp 10.755.757.892
4. Formulir A (Kartu Pemilih) PT. Jasuindo Tiga Perkasa Rp 18.837.583.297
5. Surat Suara Pilgub PT Temprina Media Grafika Rp 16.871.155.851
6. Alat Kelengkapan TPS CV PB Sudirman Rp 2.940.336.960
7. Baliho Sosialisasi PT Panca Puji Bangun Rp 1.425.052.200
8. Pengadaan Kaos, Topi dan Jaket CV Alfanza Rp 63.394.540
9. Pengadaan Stiker CV Prestasi Rp 427.284.000
10. Pengadaan Contoh Surat Suara CV Fajar Pratama Rp 59.459.400
11. Pengadaan Poster CV Pemura Rp 307.098.000
12. Pengadaan Spanduk CV Prima Mitra Rp 471.900.000
13. Pengadaan Leaflet CV Ronggo Rp 173.745.000
14. Tinta khusus Sidik Jari PT Siliwangi Panca Perkasa Rp 1.669.000.000
|
| |
|
BANI ISMAIL
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Bandar Lampung, 15 April 2009
Prihal : Indikasi Kecurangan Sdr. Pimpinan
Pengadaan Barang/Jasa GOWA
Di Dinas PU Kab. Lampung Selatan DI-
Tempat
Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki peran serta dalam membangun tatanan Pemerintahan yang bersih dan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Dalam upaya mewujudkan terciptanya tatanan yang baik tersebut maka dipandang perlu untuk menyampaikan saran, data, pendapat yang kongkrit dan bertanggung jawab sesuai aturan yang ada demi untuk memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ada dinegeri ini.
Dalam hal ini investigasi/survey yang kami lakukan adalah di lingkungan Dinas PU Kab. Lampung Selatan, dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa banyak melanggar aturan yang berlaku.
Pada dasarnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik pusat maupun daerah harus berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 03 November 2003 beserta aturan-aturan perubahannya.
Berikut indikasi dan bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan Dinas PU Kab. Lampung Selatan sebagai berikut :
1.Adanya persaingan tidak sehat dimana ada kontraktor tertentu yang boleh mendaftar dan ada kontraktor yang tidak boleh mendaftar pada panitia karena adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu, hal ini melanggar Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 03 November 2003 pada Bagian ke 3 Prinsip Dasar Pasal 3 Bagian c yang menyatakan terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi seluru kontraktor yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
2.Pada susunan panitia pengadaan barang/jasa yang ada di Dinas PU Kab. Lampung Selatan salah satunya masih kerabat dekat Bupati Lampung Selatan (Sdr. Yudi, ST/Adik Bupati Lampung Selatan), dimana sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 03 November 2003 pada Pasal 10 Ayat 4 Bagian e mengatakan setiap panitia/pejabat pengadaan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan.
3.Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas PU Kab. Lampung Selatan telah terkondisikan, ini terbukti dengan adanya penarikan biaya/fee sebesar 15,00 s/d 17,50 % dari kontraktor yang dikondisikan dan penarikan biaya/fee dilakukan oleh koordinator (Sdr. Diestiara/Kakak Kandung Bupati Lampung Selatan) dan (Sdr. Ir. Hermansyah/Kadis PU Lampung Selatan) dan pembuatan dokumen penawaran yang telah diatur secara sistematis pada alamat sebagai berikut :
Jl. P. Polim Gg. Hi. Entis Segala Mider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
Perumahan Taman Gunter Indah Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
Perumahan Bumi Asri Kedamaian Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
Perumahan Wijaya Kusuma Sukarame Bandar Lampung
Jl. Gajah Mada Gg. Rajawali II No.56 Tanjung Karang TimurBandar Lampung
Hal ini melanggar Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 03 November 2003 pada Pasal 47 Ayat 6 dimana Instansi Pemerintah Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kecuali pungutan perpajakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4.Pada saat pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 23 April 2009 nanti akan menjadi suatu bukti bahwa hasil investigasi/survey kami adalah nyata dimana telah terjadi kecurangan, korupsi dan kolusi pada proses tender yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas PU Kab. Lampung Selatan.
Demikian data indikasi dan bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan Dinas PU Kab. Lampung Selatan, kami sebagai masyarakat menginginkan agar pihak-pihak terkait/yang mempunyai akses atau kewenangan dalam hal ini dapat merespon dan menindaklanjuti laporan atau data ini demi tercapainya suatu keadilan bersama, dan memberantas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dilingkungan pemerintahan pada umumnya dan khususnya di lingkungan Dinas PU Kab. Lampung Selatan.
Identitas Pelapor : 08.5009.150364.0001
Nama : BANI ISMAIL
Alamat : BANDAR LAMPUNG
No.HP : 0878 99 26 82 31
|
| |
|
fares
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Mo numpang tanya,
1. Apakah ada sidang pengadilan tinggi pada hari Sabtu ?
2. Apakah Pengadilan Tinggi berhak tidak menjawab salah satu butir gugatan dalam amar putusan ?
|
| |
|
gionoz
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
salam kenal |
| |
|
KRITIK
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Kelompok Kerja Untuk Transparansi dan Partisipasi Publik (Muna-Sulawesi Tenggara)
mengucapkan apresiasi atas website Wotch terminal...salam untuk semua
|
| |
|
Bender
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
You have done a great job with everything on this site. I Love your site
|
| |
|
Ashley
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
I like your site very much.
|
| |
|
wongkito
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Banyak warga kota Jambi mengeluh bahwa BLT mereka tidak dapat dibayarkan oleh pihak kantor pos karena masa pembayaran sudah habis sejak tanggal 7 Desember 2008. Saat di konfirmasi ke PMKS Pemkot Jambi mereka mengatakan tidak tau menahu soal ini, sampai kemarin sore baru Kabag di PMKS mengatakan bahwa mereka baru mengetahui hal tersebut dari bagian ekonomi Pemkot pada tgl 11/12/2008 sore. Mereka juga pada pagi hari baru menerima pemberitahuan dari Pemprov. Sungguh sangat disayangkan hal tersebut terjadi. Apa kerjaan orang2 di PMKS Pemkot dan Pemprov, sehingga hal yg demikian penting tidak sampai ke masyarakat dengan segera, padahal menurut keterangan dari Depsos mereka sudah memberitahukan sejak bulan Oktober tentang batas akhir pembayaran BLT. Disamping itu Kabag dan Kasi PMKS Pemkot Jambi mengatakan bahwa bukan tugas mereka memantau soal batas akhir pembayaran BLT ini, Jadi apa sj ya kerja mereka ???????? |
| |
|
paul
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Your site is perfect . Thanks.
|
| |
|
Michael
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Apa kabar kawan-kawan WT,
masih mengingatkan kepada bule yang dulu pernah bekerja di Yoyga bersama Bu Metta dan Pak Budi? Saya baru saja kunjungi website WT dan saya senang sekali bahwa WT masih hidup dan aktif! Saya harap kawan-kawan maju terus dan samapi KKN hilang die Indonesia... Banyak salam, Michael (sekarang dari Jerman) |
| |
|
max
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Just want to say that I'm glad I found this site.
|
| |
|
masyarakat
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
BERITA KRIMINAL: MALING BARANG-BARANG ELEKTRONIK ASAL PUNUKAN RT. 02, RW. 01, WATES, KULON PROGO, 55611, BERNAMA: JEMBADI, TEMPAT/HARI/TANGAL LAHIR, KULON PROGO, JUM'AT KLIWON, 31 DESEMBER 1959, HARAP HATI-HATI SUDAH BANYAK KORBAN ! |
| |
|
erwin husain
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
kawan-kawan aku udah kirim PP No.8 Thn 2008 dan masukan dari saya di milis,tolong di lihat ya,mudah-mudahan bisa bermanfaat. |
| |
|
untung novrianto
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
coba di telusuri kasus-kasus korupsi di propinsi bangka-bangka belitung sudah amat meresahkan.dan pelaku nya belum tersentuh |
| |
|
Administrator
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Mohon perhatian semuanya, setiap posting di buku tamu yang tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan website ini akan dihapus. Termasuk bagi posting promosi atau memanfaatkan linkback dari website ini.
Salam, Admin |
| |
|
Handoko
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
teman-teman aku di maluku Utara sekarang lagi ada program bantuan hukum bagi kaum miskin dan terpinggirkan, minta bantuannya siapa yang punya modul untuk pengorganisasian masyarakat miskin yang berbasis Hukum dan HAM, bisa dalam bentuk modul pelatihan, tujuannya programnya untuk mendorong mereka dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasar orang miskin yang musti di penuhi oleh negara, kalau ada kirim aja ke email beta-khoko@yahoo.com ditunggu bantuannya. |
| |
|
Erwin Husain
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Untuk kawan rommy yang di gorontalo,masa sih tidak ada korupsi di Gorontalo??? |
| |
|
Erwin Husain
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Bos apa kabar?
Tolong jadwal SP WT yang kita berdua diskusikan kemarin bisa di sampaikan ke milis WT untuk di tawarkan ke kawan peserta pertemuan SP WT.Aku tunggu ya.Sampai ketemu di Jogya |
| |
|
Edy Cahyadi
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Salam Pembebasan...!!!
Kami dari Jurnal Komunitas yang berada Di Tasikmalaya mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha. dan salam perkenalan dengan red Watch Terminal |
| |
|
Herman Saputra
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
kami Lembaga Kajian dan Transformasi Sosial NTB, fokus ada advokasi dan kampanye pemenuhan hak2 sipil.
saat ini kami telah selesai dalam melakukan investigasi ttg korupsi di Lombok Timur, namun kami tidak mempunyai kontak secara nasional untuk mempublikasikannya. dan kami telah lama masukkan laporan ke kejaksaan NTB namun sampai saat ini tidak digubris.
besar harapan kami Watch terminal dapat membantu.
demikian dan terimakasih
Herman. S.
081917101663 |
| |
|
Rommy Hiola
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
salam watch kawan2 WT.
sy dari Perkumpulan JAPESDA Provinsi Gorontalo.
setahu saya di gorontalo saat ini mungkin tidak ada korupsi. |
| |
|
zulfirman
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Bersatu kita melawan koruptor busuk dari tikus
penggaruk uang negara. |
| |
|
yayasan mattirotasi
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Menuju percepatan pengembangan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat |
| |
|
Yayasan Mattirotasi
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
NGO bidang perikanan dan pesisir untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan |
| |
|
gebeh pramarta
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
selamat jumpa disini. salam anti korupsi.
salam
putu wirata dwikora |
| |
|
Rina
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Mas Lutfi...
Dapat salam dari Agus Mulyono (Wisma Hijau) dan Cori (Yappika).
Melalui Forum ini..saya mengucapkan terimakasih atas perkenalan dan persahabatan yang terbina dalam Regional Meeting II di Malang.
Saya sekaligus memberitau sedikit informasi..bahwa saya sekarang bekerja di sebauah majalah wanita di Jakarta.
Saya mendukung perjuangan teman-teman..meski tidak lagi bisa memberikan kontribusi :) |
| |
|
kiki
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
hai temen-temen!jangan lupa ya tanggal 15 kita chatting bareng!! udah g sabar neh pengen ngobrol lagi.... See y! |
| |
|
metta
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
saya menunggu kawan-kawan semua di acara WMP. Sekaligus reuni, kita bisa menguatkan peran WT ke depan. O iya, soal fasilitator untuk training pelayanan publik, apakah sudah coba ke Blitar? katanya disana ada program citizen charter?
benarkah? |
| |
|
luthfi j. kurniawan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
adakah kawan yang mempunyai kapasitas untuk menjadi fasilitator ? karena kami besok akan adakan kegiatan pelatihan menejemen pelayanan pengaduan kasus-kasus publik dan relawan anti-korupsi, kalau ada kabari kami |
| |
|
luthfi j. kurniawan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
hallo kawan-kawan di jogja. adakah kemungkinan tanggal pertemuan di jogja digeser lagi ? |
| |
|
luthfi j. kurniawan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
adakah teman-teman yang membutuhkan buku tentang hak rakyat mengontrol negara, pelayanan publik bukan untuk publik, marginalisasi rakyat dalam anggaran publik, peta korupsi di daerah. bisa menghubungi divisi indok &publikasi mcw boleh lewat email maupun telp atau surat.oke sekian info dari malang |
| |
|
luthfi j. kurniawan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
dimanakah kawa-kawan...
mabk meta, nanti akhir november malang corruption watch akan ngadakan training pengelolaan jaringan dan pos pengaduan mcw, kalau ada tema yg mau ikut boleh sebagai pemantau/peninjau tapi biayanya sendiri ya... karena ini untuk internal di malang |
| |
|
Nanang
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Akan lebih efektif kalau mas farhan ,merangkum informasinya menjadi sebuah berita yang komprehensif sehingga bisa dibaca utuh di halaman depan |
| |
|
Farhan
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
hari ini bersamaan dengan sidangnya mantan ketua DPRD Blitar kami juga mendampingi sidangnya Slamet Daroini anggota PPAB yang dikriminalkan oleh anggota Komisi A Endar Soeparno.Jadi setiap kamis Sekarang PN Blitar Rame banget |
| |
|
rusman anno cartensz
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Hallo semua, aq pengen ikutan nimbrung nih, salam kenal en salam hangat dari aq
(kalo ada info bagus share yaa)
Anno |
| |
|
Administrator
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
TErima kasih mas utomo telah mengisi buku tamu,
Memang web ini masih sepi karena baru di lounching. Web yang lama di rombak total.
Salam,
Admin |
| |
|
utomo
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
bu met kok masih sepi ,mari kita ramaikan |
| |
|
FARHAN
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
bu meta aku lagi ngenet di jakarta.lagi nemeni petani blita dan malang sebanyk 10 desa.Apakah kerja watch terminal bisa dilakukan pada pemantauan kebijakan sektoral msailakan memantau rencana lr versi sby yang akan bagi-bagi tanah itu. |
| |
|
Metta
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
HOIII.....dimana yang lain?
Kok belum urun bicara?
Salam,
Metta |
| |
|
Nanang
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
|
Selamat, Watch Terminal sekarang telah punya website baru. |
| |
|
Guess Book 
LAPORAN FINAL RENSTRA WT 2008
RUU Pelayanan Publik
Hasil-hasil Renstra WT
DPRD & ANGGARAN PUBLIK (6543)
