.:Watch Terminal:. - Dua Terdakwa Pembalak Kayu Dibebaskan

You are here:

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Dua Terdakwa Pembalak Kayu Dibebaskan

Ditulis oleh Padang Singgalang
Kamis, 26 April 2007
Padang, Padek—Upaya hukum yang diajukan dua pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Royens Pardede (42) dan Ondi Jublin Sinaga (41) di Pengadilan Tinggi (PT) Padang, membuahkan hasil Majelis hakim tinggi menyatakan kedua terdakwa dibebaskan dari hukuman Pengadilan Negeri (PN) Padang 2 tahun penjara.Kedua pegawai itu diduga terlibat kasus pembalakan kayu di Sipora Mentawai yang ditarik ke ranah korupsi. Menariknya, dalam vonis No 06/PID/2007/PT.PDG, majelis hakim tinggi mengatakan tidak setuju dengan pertimbangan hakim PN Padang yang bisa mendakwa keduanya dengan UU Korupsi dan KUHP. Hakim tinggi menilai, hanya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bisa mendakwa keduanya.“Majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima, serta membatalkan putusan PN Padang tanggal 2 Agustus 2006 Nomor 503/Pid.B/2005/PN.PDG dan Nomor 504/Pid.B/2005/PN.PDG,” ujar Wakil Ketua PT Padang Djafni Jamal SH kepada Padang Ekspres, kemarin. Sidang putusan yang diketuai Sofyan Basid SH serta didampingi Hj Nuraina Agus SH dan I Gusti Made Antara SH, telah diputus tanggal 26 Agustus 2007. Majelis hakim PT menilai kedua terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya.Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan dari dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri atas kasus yang menyangkut terdakwa, ternyata hasil penyidik yang disidik adalah perbuatan terdakwa di bidang kehutanan seperti menerbitkan SKSHH, semuanya murni disidik sebagaimana diatur UU Nomor 41 Tahun 1999 pasal 77 ayat 1. Namun dalam surat pelimpahan perkara dari JPU ke PN Padang tertanggal 4 November 2005, JPU menyusun surat dakwaan melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (tentang Korupsi) dan pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 atau pasal 263 ayat 1 KUHP.“Dari dakwaan tersebut, ternyata JPU tidak ada mendakwa kedua terdakwa dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 (tentang Kehutanan). Tetapi, mendakwa terdakwa dengan UU Korupsi atau dengan pasal 163 KUHP (Tindak Pidana Umum). Padahal, keterangan saksi-saksi/saksi-saksi ahli dan keterangan terdakwa serta permintaan perpanjangan penahanan terdakwa kepada Kejati Sumbar dan Ketua PN Padang maupun barang bukti yang disita yang dimajukan ke persidangan berkisar dari tata cara dan peraturan yang tertera dalam ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 (tentang kehutanan) yang merupakan tindak pidana khusus,” paparnya. Begitu juga dengan Berita Acara Penyidik yang menyangkut tindak pidana illegal logging yang dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa dengan dakwaan korupsi, ternyata berita acara penyidik tidak menyinggung-nyinggung tindak pidana korupsi tersebut.“Kami juga menimbang kata-kata program pemerintah dalam mengatasi penebangan kayu secara liar. Dalam memori JPU, ternyata jaksa tidak menyebutkan secara jelas, bentuk/tanggal program pemerintah yang dimaksud. Meski kami berpendapat itu adalah Instruksi Presiden RI No 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya, kami melihat ternyata tidak ditemukan adanya semacam perintah dari presiden kepada Jaksa Agung untuk menjadikan tindakan pidana kehutanan atau illegal logging,” ujarnya.Begitupun dengan keuangan negara yang diungkapkan JPU dalam memorinya. Menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena kerugian negara dapat dikembalikan sebagaimana tertera dalam pasal 78 ayat 1 hingga 12 UU No 41 Tahun 1999. “Sementara tentang dakwaan alternatif JPU yakni mendakwa keduanya dengan pasal 263 KUHP pemalsuan surat, kami menimbang di dalam surat keputusan menteri kehutanan No 126/KPTS-II/2003, tanggal 4 April 2003 pasal 43 (1) telah ditentukan tugas pokok terdakwa, dan apabila terdakwa melanggar tugas pokoknya maka sanksinya diatur dalam pasal 46 (1) an (2). Sehingga, dakwaan JPU melanggar pasal 263 KUHP menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat. (vin)

< Sebelumnya		Berikut >

[ Kembali ]

Event Berikutnya

Belum ada event yang akan dilaksanakan

Event Terakhir

Perencanaan Strategis Watch Terminal
Pebruari 25 (08:00) - Pebruari 27, 2008
Tempat: Komplek Satunama, Jogja

Semiloka Nasional Watch Terminal
Mei 8 (11:00) - Mei 11, 2007
Tempat: Hotel Dibia, Kuta, Bali

Pelatihan Advokasi Anggaran
Mei 8 (09:00) - Mei 11, 2007
Host: Simalungun Corruption Watch

Diskusi Publik Tentang PP 37/2006
Januari 29, 2007 (09:00)
Host: LPPI Solok. Tempat: Gedung Solok Nan Indah Kab. Solok, Sumbar

Watch Market Place
November 27 (08:00) - November 29, 2006
Lokasi: Desa Wisata Tanjung Jogjakarta

Lihat Full Kalender

YM! Status

WT Contact Person/CH
(Metta)

Clearing House Team
(Kiki)

Kontak Sumatera
(Samaratul Fuad)

Kontak Kalimantan
(Firman Yusi)

Kontak Jawa Bagian Tengah
(Alif)

Kontak Nusa Tenggara
(Paul)

Kontak Sulawesi
(Haikal)

Language Selection

Layanan

Milis WT

Silahkan masukan alamat e-mail Anda pada kolom di bawah ini untuk bergabung di milis Watch Terminal.

Login Form

Status Online

Kami punya 6 tamu dan 1 anggota online

Member Online

Sibiljaka

Login Terakhir

	Sibiljaka (2010-09-07 16:40:22)
	FutBrutle (2010-09-07 16:06:14)
	excuckive (2010-09-07 15:42:39)
	reflexxX (2010-09-07 15:38:28)
	Typepriew (2010-09-07 15:38:04)

Total User

	4696 registered
	22 today
	81 this week
	510 this month
	Last: Sibiljaka

Visits today:	103
Visits yesterday:	138
Visits month:	1129
Bots today:	81

Total Visitors:

Arsip Berita

News Link

Quote...

Money and corruption are ruining the land, crooked politicians betray the working man, pocketing the profits and treating us like sheep, and we're tired of hearing promises that we know they'll never keep!
-Ray Davies