Antara-DPRD Kabupaten Ende mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp7 miliar bidang pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ende, Flores. Jika ditemukan adanya penyimpangan keuangan yang merugikan negara, agar di proses sesuai hukum, kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Ende, HA. Djamal Humris, BBM, di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan laporan adanya indikasi penyimpangan keuangan negara dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp7,9 miliar lebih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tahun 2006. Sesuai petunjuk, kata anggota Fraksi Partai Golkar ini, dana itu dicairkan oleh bendahara umum Setda Kabupaten Ende langsung ke-32 sekolah penerima. Hanya, lanjut dia, dalam kenyataannya dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende baru disalurkan ke sekolah-sekolah penerima. “Kita mendukung penuh langkah Kejari Ende untuk mengusut tuntas kasus ini. Kalau memang benar ada penyimpangan keuangan yang merugikan negara supaya di proses sesuai dengan hukum,” katanya.

Djamal Humris juga meminta Kadis Dikbud Ende, Drs. Don Bosco Wangge untuk fokus pada persoalan yang dihadapi di instansi yang dipimpinnya, dan tidak mengalihkan persoalan ke instansi lain. “Saya minta Kadis Dikbud supaya fokus pada persoalan yang dihadapinya, menyangkut terungkapnya dugaan korupsi dana DAK, seperti yang sudah disampaikan Kejari Ende. Tidak perlu bias pada hal-hal lain yang bukan kewenangannya,” katanya. Don Bosco Wangge meminta Kejari Ende untuk tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Ende, seperti kasus dugaan korupsi dana Purnabhati DPRD Ende. Dalam kaitan dengan dana Purnabhati, kata HA. Djamal Humris, bukan menjadi urusan Kadis Dikbud, apalagi sudah ada penyelesaian bersama pemerintah pusat. Dia juga meminta Kejari Ende untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan Kadis Dikbud Ende, tetapi melanjutkan penyelidikan atas dugaan korupsi dana pendidikan di wilayah itu.