Partai Golkar ingin menanyakan apa saja amanah DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam aturan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

“Bagamaina cara pelaksanaannya, dampak kinerja KPK. Supaya kami tidak dipanggil KPK,” kata Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. ?Kalau dipanggil-panggil terus kan tidak enak.?

Kalla mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan mencegah kader Partai Golkar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi karena tersangkut korupsi. “Kami ingin tahu teknis pelaksanaan Undang-undang korupsi. Supaya kami semua bisa mewujudkan tujuan bersama tanpa KKN,” tutru Kalla ketika membuka acara.

KPK diwakili Kepala Bidang Pencegahan Sjahruddin Rosul dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 19.30 ini. Selain Kalla, tampak pula hadir kader Partai
Bergambar Beringin ini seperti Wakil Ketua Umum Partai yang juga Ketua DPR Agung Laksono, Ketua Bidang Keagamaan yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR Priyo Budi Santoso, Dewan Pembina yang juga Ketua Lembaga Pertahanan Nasional Muladi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ferry Mursyidan Baldan.

Tampak pula, Ali Mazi yang pernah tersangka kasus perpanjangan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, serta penggagas
interpelasi Iran dari Fraksi Golkar Yuddy Chrisnandi.

Tentang pertemuan itu, Sjahruddin mengatakan, Partai Golkar ingin tahu kendala dalam pemberantasan korupsi. Di depan para kader Partai Golkar ini, ia berpesan agar para pejabat public dan pengusaha tak memupuk kekayaan. ?Karena itu tak dibawa mati.?

Ia melaporkan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan indikasi korupsi 6.213 dari 19.901 kasus yang diadukan per Juni 2007. Adapun KPK menangani 324 kasus.