ANTARA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Denpasar, Bali, yang membawahi wilayah Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT) belum pernah meminta penyidik menindaklanjuti dugaan korupsi. Kepala BPK Perwakilan Denpasar, Ahmad Alimudin, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi wartawan saat jumpa pers dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Prof. DR Anwar Nasution, usai peresmian pembukaan Kantor Perwakilan BPK yang ke-22 di Kupang, Jumat (27/7).

“Belum ada Pak,” kata Alimudin singkat ketika Nasution memintanya untuk menjawab pertanyaan Antara tentang jumlah kasus kerugian negara di wilayah NTT hasil audit BPK Perwakilan Denpasar yang selama ini dilakukan. Alimudin sempat mengatakan bahwa auditor BPK Perwakilan Denpasar sudah seringkali mengaudit persoalan kerugian negara sesuai topoksinya kemudian diserahkan kepada pimpinan DPRD NTT. Hanya, ia mengakui kalau dari sekian banyak hasil audit itu tidak satupun disertai permintaan khusus kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara itu dalam konteks tindak pidana.

Hal itu berarti semua temuan kerugian negara dianggap persoalan administrasi. Pernyataan Alimudin itu kontradiktif dengan penegasan Kepala BPK, Anwar Nasution, yang diungkapkan dalam pembukaan peresmian pembukaan Kantor Perwakilan BPK yang ke-22 di Kupang itu bahwa BPK akan mengirim “surat cinta” kepada penyidik jika hasil audit kerugian negara mengindikasikan suatu perbuatan tindak pidana. “BPK bukan penyidik melainkan lembaga pemeriksa keuangan yang hanya satu-satunya di negara ini yang dapat melakukan pemeriksaaan keuangan di semua lapisan pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD. Kalau ada indikasi pidana tentu kami surati penyidik Polri maupun kejaksaan,” ujar Nasution. Pengakuan Alimudin bahwa hingga kini belum pernah sekali pun menyurati penyidik untuk menindaklanjuti hasil audit BPK atas berbagai kasus kerugian negara itu, memicu amarah Nasution yang duduk berdampingan dengannya. “Saya akan lihat masalah ini, kalau auditor yang tidak beres, saya akan pecat. Bagi saya keadilan harus dirasakan semua komponen masyarakat,” ujar Nasution sambil melirik Alimudin yang tertunduk. Kepala BPK yang mengaku tidak akan menolerir auditor BPK yang “nakal” pun hanya menggeleng-geleng kepala sambil menjelaskan sekadarnya ketika wartawan menanyakan alasan yang melatari sikap BPK Perwakilan Denpasar sehingga tidak pernah menghendaki temuan kerugian negara digiring ke proses pidana.

Alasan tersebut dianggap penting karena berdasarkan laporan polisi, dalam dua tahun terakhir ini, terhitung Januari 2006 hingga Mei 2007, penyidik Polda NTT telah menangani 98 kasus kejahatan terhadap kekayaan negara. Sementara temuan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT dari 75 kasus dugaan korupsi tahun 2006 di wilayah NTT terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp406,69 miliar dengan sebaran yang merata di setiap kabupaten/kota, termasuk lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT pun, dalam tiga tahun terakhir ini menemukan 1.967 kasus pelaksanaan pembangunan yang mengindikasikan kerugian negara dengan nilai temuan sebesar Rp50 miliar lebih. Dari temuan itu sebanyak 1.080 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp32,43 miliar lebih yang sudah ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 887 kasus dengan nilai temuan kerugian negara sebesar Rp17,62 miliar lebih, yang tersebar di 16 kabupaten/kota dan lingkup Pemerintah Provinsi NTT.