| PENGANGKATAN RUKI DI BUMN POLITIK BALAS BUDI |
|
|
|
| Written by Paul SinlaEloE | |
| Kamis, 06 Maret 2008 | |
|
JAKARTA,NTT Online - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masuknya beberapa mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan politik balas budi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Junto menjelaskan penunjukan mantan anggota KPK ke lahan bisnis seperti BUMN bisa diartikan secara positif dan negatif. Positifnya, BUMN sedang dikembangkan dalam rangka good corporate governance (GCG) sehingga KPK dinilai mampu ikut menyumbang hal positif dalam perkembangan tersebut. Hal negatifnya, pengangkatan ini menimbulkan kesan adanya politik balas budi dari Presiden SBY. “KPK jilid I ini dinilai tidak menyentuh korupsi yang terjadi di BUMN, akhirnya mereka diberi porsi lebih di sana,” jelasnya. Saat ditanya tentang kemampuan mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki menjadi Komisaris Utama Krakatau Steel, menurut dia Ruki belum tentu memiliki kemampuan dalam hal ini. Kendati demikian, Ruki dinilai sudah memiliki kemampuan dalam memimpin sebuah organisasi. Hanya, dia melihat kemampuan yang dimiliki Ruki saat berada di KPK berbeda dengan yang dibutuhkan di BUMN. Di BUMN, Ruki dituntut memiliki kemampuan bisnis. “Kita lihat saja nanti, apakah mantan anggota KPK ini mampu atau tidak,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan, langkah pemerintah menunjuk sejumlah mantan pimpinan KPK harus dilihat secara positif. “Kalau memang pihak yang berkompeten menganggap mereka layak, tidak apa-apa. Ini baik,” ujar Mulfachri. Menurut dia, pengalaman dan strategi yang dimiliki Ruki (maupun Erry Riyana Hardjapamekas, yang juga eks anggota KPK) tentu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas instansi yang kini diduduki keduanya. Sebab, mereka mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan ketika melihat ada penyimpangan. “Memang kita tahu bahwa banyak keluhan ketidakefektifan penggunaan anggaran di BUMN. Tindakan pencegahan dan pengawasan mereka (Ruki dan Erry) kan sudah dimiliki,” imbuhnya. Untuk itu, dia berharap kehadiran mantan pimpinan KPK di tempat barunya dapat membawa perbaikan bagi pengelolaan keuangan negara. “Semoga pengeluaran yang tidak efisien itu bisa dihindari, kebocoran anggaran bisa disumbat, korupsi bisa dihilangkan sama sekali,” tegasnya. Sebagai informasi, selain Ruki, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas menjadi salah satu calon anggota Komisi Nasional Pengalihan Bisnis TNI yang akan dibentuk pemerintah. Lalu, mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Juninho Jahja juga beralih menjadi Direktur Perum Peruri. (OKZ). |
| < Prev | Next > |
|---|
![]() |
lipkoliksa (2010-07-31 04:17:41) |
![]() |
Albina_powwer (2010-07-30 23:50:35) |
![]() |
madzoombax (2010-07-30 20:22:22) |
![]() |
Docfimi STOKE (2010-07-30 20:16:16) |
![]() |
fax Lopez (2010-07-30 19:27:33) |
![]() | 3832 registered |
![]() | 3 today |
![]() | 95 this week |
![]() | 453 this month |
![]() | Last: lipkoliksa |
| Visits today: | 28 |
| Visits yesterday: | 195 |
| Visits month: | 4521 |
| Bots today: | 32 |
Total Visitors: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Money and corruption are ruining the land, crooked politicians betray the working man, pocketing the profits and treating us like sheep, and we're tired of hearing promises that we know they'll never keep!
-Ray Davies