JAKARTA--MI: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyimpangan pengelolaan anggaran dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2007 hingga Rp114,847 miliar. Penyimpangan terbesar terjadi di Dinas dan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI yang mencapai Rp79,198 miliar.

Hal itu tercantum dalam dokumen hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2007 yang dirilis BPK pada Januari 2008. Dalam dokumen yang diperoleh Media Indonesia, Selasa (15/4) menyebutkan, setidaknya penyimpangan anggaran terjadi di lima satuan kerja.

Kelima satuan kerja itu yaitu Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI yang penyimpangannya mencapai Rp176,475 juta, Dinas dan Sudin Perhubungan DKI serta Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta (Rp1,668 miliar), Dinas dan Sudin Dikdas DKI (Rp79,198 miliar), Dinas dan Sudin Pekerjaan Umum (PU) (Rp30,975 miliar). Satu satuan kerja lainnya adalah PT Bank DKI yang merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta di mana penyimpangannya pada TA 2007 mencapai Rp2,83 miliar.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta juga mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan filing cabinet tahan api yang dilakukan oleh Biro Administrasi Wilayah (Adwil) Provinsi DKI Jakarta dan kelima kantor wali kota. Kasus yang diduga merugikan daerah hingga Rp4,6 miliar pada TA 2006 itu hingga kini masih dalam penyidikan Kejati DKI Jakarta.

Kepala Perwakilan BPK di Jakarta I Gede Kastawa dalam rilis itu merinci penyimpangan-penyimpangan di masing-masing satuan kerja tersebut. Di Dinas PU DKI misalnya, penyimpangan antara lain terjadi dalam proyek pemasangan saringan sampah senilai Rp827,98 juta, proyek underpass Kebayoran Lama tahap II yang dimark-up senilai Rp505,61 juta, proyek fly-over Yos Sudarso yang dimark-up Rp543,58 juta, proyek underpass rel KA Jalan Angkasa yang dimark-up Rp739,4 juta dan proyek fly-over Roxy yang dimark-up Rp397,31 juta.

Kemudian di Dinas Dikdas DKI, penyimpangan terjadi antara lain pada proyek rehabilitasi total SMPN 122 yang dimark-up Rp386,63 juta, proyek rehabilitasi total SDN Penjaringan yang dimark-up Rp272,82 juta, dan belum dipungutnya denda atas keterlambatan pengadaan alat laboratorium bahasa asing SD dan SMP sebesar Rp89,2 juta.

Di Dinas Dishub DKI, penyimpangan terjadi antara lain dalam pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp37,85 juta. Sedangkan di BLU Transjakarta, pembayaran jasa konsultasi juga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16,5 juta.

Di PT Bank DKI penyimpangan terbesar terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. BPK melaporkan dalam TA 2007, terjadi tekor kas di KCP Samsat karena penggelapan yang dilakukan oleh oknum berinisial A sebesar Rp1,23 miliar. "Ganti ruginya hingga kini belum diproses sehingga merugikan PT Bank DKI," ujar Kastawa.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku bisa menerima hasil audit BPK ini. "Saya katakan sebagian besar temuan BPK cukup beralasan. Keterlambatan-keterlambatan pembayaran dan lain-lain akan segera diselesaikan," tandasnya.

Sementara bila penyimpangan itu dilakukan karena aparat yang lalai, Foke berjanji akan menindak tegas. "Bila pelanggarannya administratif tentu diberi sanksi administratif kepegawaian, bila ditemukan pidana silahkan diproses hukum," tandasnya.

Sementara Sekretaris Komisi B DPRD DKI Nurmansjah Lubis mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus segera menindaklanjuti temuan BPK. "Unit-unit kerja yang ditemukan menyimpang harus segera menyetorkan dana penyimpangan itu ke kas daerah," tandasnya. (BT/OL-06)