INILAH.COM, Jakarta – Belum juga memanggil anggota DPR penerima 400 cek perjalanan, KPK sudah menangkap tersangka koruptor lainnya. Mohammad Iqbal, anggota KPPU, ditangkap atas dugaan menerima suap. Terbukti, korupsi menjalar kemana-mana.

Iqbal ditangkap pada Selasa (16/9), sekitar pukul 18.20 WIB di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini diduga menerima suap Rp 500 juta dari Billy Sindoro, Dirut First Media, sebuah perusahaan televisi berbayar. Uang tersebut disimpan dalam tas hitam.

Tidak hanya Iqbal dan Billy yang digelandang Komisi Pemberantas Korupsi itu. KPK juga menahan tiga orang lainnya, yakni asisten Billy berinisial BD, sopir Iqbal berinisial BR, dan G, pekerja Hotel Aryaduta.

Kejahatan Iqbal adalah kejahatan sempurna. Kebetulan saja, kejahatan itu bisa dicium, dilacak, dan dibongkar penegak hukum. Kejahatan sempurna adalah kejahatan terorganisasi dan dilakukan oleh pengambil keputusan dari institusi legal. Institusi yang rentan untuk melakukannya adalah aparat negara, termasuk institusi pendukungnya seperti KPPU ini.

Mitos bahwa korupsi oleh para elit negara tak bisa diatasi haruslah ditebas. Mitos tentang penjahat yang tidak pernah tertangkap penegak hukum dan tak mempertanggungjawabkannya dengan menjalani hukuman, haruslah dimusnahkan oleh KPK dan institusi hukum lainnya. Agar para pelaku korupsi kapok dan jera.

Bagaimana jika aparat negara seperti anggota KPPU menjadi penjahat? Dengan kekuasaannya, KPPU tak bisa lagi meyakinkan publik bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada mereka adalah keliru. Mereka itu, KPPU, juga DPR, pejabat BI dan seterusnya, ternyata merupakan sarang para sophistokrat yang jahat.

Para sophistokrat adalah aktor kejahatan yang sempurna. Mereka membuat negara dengan segenap institusinya sebagai panggung sandiwara perdebatan tanpa usai. Sementara rakyat hanya menjadi penonton yang harus membayar mahal untuk pementasan yang sama sekali tidak bermutu.

Karena itu, KPK harus melibas semua koruptor di lembaga apa saja. Di Kejagung, Kehakiman, Kepolisian, BI, DPR, KPPU, kantor pemerintah dan sebagainya. Bahkan di KPK sendiri pun. Sebab korupsi telah merajalela dan harus diberantas.

Faktanya, sebagian besar hasil garukan KPK, di Pengadilan Tipikor, dinyatakan bersalah. Mulyana W Kusumah, anggota KPU, korban pertama KPK, terbukti menyuap auditor BPK, Khairiansyah Salman Rp 300 juta dan dihukum 2 tahun 7 bulan. Pengacara Tengku Syaifuddin Popon, Harini Wojoso, penyidik KPK AKP Suparman, anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes, jaksa Urip Tri Gunawan, Azirwan (Sekda Bintan), dan pengusaha Artalyta Suryani, terbukti bersalah di Pengadilan Tipikor dan diganjar vonis.

Hingga kini, KPK masih menggarap Bulyan Royan (anggota FBR-DPR), Dedi Suwarsono (pengusaha perkapalan), Al Amin Nasution (anggota FPP-DPR), Wagub Jambi Anthony Zeidra Abidin, Hamka Yandhu (anggota FPG-DPR), hinga sejumlah nama lainnya. Termasuk Iqbal dan Billy. Belum lagi, belasan anggota DPR yang diduga terlibat suap pemilihan Wakil Gubernur Senior BI.

Dalam kaitan Iqbal dan Billy, Ketua KPK Antasari Azhar harus memerintahkan tim KPK bekerja keras menuntaskan kejahatan KPPU dan First Media ini. Karena kasus ini adalah bagian dari gunung es korupsi di Tanah Air.

Puncak gunung es itu masih jauh. Masih banyak skandal yang tercium tapi tak terbongkar. KPK, misalnya, harus mengusut mega skandal BLBI ratusan triliun, tak hanya kasus sogok dan korupsi kecil seperti kasus-kasus di atas ini. Apakah KPK mau dan mampu? [I4]