Jakarta, Kompas - Meskipun banyak perangkat demokrasi, seperti dibentuknya komisi-komisi dan berkembangnya jumlah partai politik di Indonesia, aspek kultural demokrasi di Indonesia masih dinilai lemah. Bahkan, ada kencenderungan untuk kembali pada rezim otoriter. Hal itu, misalnya, ditunjukkan dengan pembatasan akses publik atas informasi menyusul munculnya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan Intelijen.

Kemunculan rancangan itu, ujar anggota DPR, AS Hikam (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Barat VII), merupakan bentuk pembatasan negara terhadap kemerdekaan publik untuk mengakses informasi. Bahkan, tuturnya saat dihubungi, Sabtu (30/9), munculnya Rancangan Undang- Undang Rahasia Negara dan Intelijen merupakan bentuk lain dari kecenderungan sikap otoriter yang merajalela. Hikam juga mengemukakan, posisi DPR lemah terhadap pemerintah.

Lembaga itu dan juga partai-partai politik belum mampu menjadi saluran demokrasi. Pada sisi lain, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Herry Priyono, yang dihubungi secara terpisah, mengemukakan, kelemahan-kelemahan itu menunjukkan kultur demokrasi di Indonesia belum terbentuk. Bahkan, pada tingkat masyarakat pun ditunjukkan dengan ketidaktaatan warga pada aturan di jalan raya, menunjukkan ciri yang sama. Menurut dia, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan proses demokrasi dalam posisi menjadi, pada aspek institusional, menurut Herry, mungkin benar. "Namun tidak pada aspek kultural," tuturnya. Ia menilai Indonesia saat ini lebih mirip sebuah kerumunan yang tidak bertujuan lantaran belum tampak arahan jelas untuk mencapai sebuah tujuan jelas dan konkret. "Tidak ada panduan tertentu. Pada kondisi itu, adalah kewajiban pemerintah menyuntikkan tujuan itu. Namun, justru pemerintah tidak berhasil menyuntikkan tujuan dan arah tersebut. Itu dapat dilihat dari kebijaksanaan publik yang dibuat pemerintah," kata Herry. Ia mengatakan, sesungguhnya pilar-pilar demokrasi dan ruang untuk itu sudah ada. Hanya saja, kesungguhan untuk mengoptimalkannya tidak ada.

Kondisi tersebut diperlemah dengan proses rekrutmen pemimpin lemah. Dalam konteks itu Hikam menekankan perlunya memperkuat masyarakat madani, yang mampu terus menerus menekan DPR dan kekuatan politik lain, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Herry melihat perlunya mengembangkan kebiasaan baru karena budaya sesungguhnya adalah cara berpikir, merasa, dan bertindak. Proses pendidikan semestinya tidak hanya dibangun pada proses kognitif, tetapi lebih pada proses afeksi, spiritualitas, kemampuan untuk merasa, dan kemampuan untuk mengutarakan sesuatu. Selain itu, proses rekrutmen pemimpin juga harus dilakukan secara ketat. Dengan awalan seperti itu, diharapkan pemerintah akan mampu membuat kebijakan yang lebih tepat. (JOS)