.:Watch Terminal:. - POLDA NTT PEGANG REKOR SP3

You are here:

Latest News

Written by Paul SinlaEloE
Sabtu, 10 Pebruari 2007
“Padahal, para tersangka itu diduga melakukan korupsi dana purnabakti DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp 15 miliar,” kata Koordinator Departemen Informasi Publik ICW, Adnan Topan Husodo, kepada wartawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (25/1/2007). Menurut Adnan, kejadian di NTT itu tergolong luar biasa karena dalam kurun waktu yang sama se-Indonesia, tercatat sedikitnya 50 kasus korupsi dengan 292 tersangkayang dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan (43 kasus) maupun kepolisian (tujuh kasus). Itu sebabnya, Adnan bersama rekannya dari ICW, Emerson Yuntho, dan sejumlah aktivis dari Aliansi Masyarakat Peduli Kota Kupang yang dipimpin Sarah Lery Mboeik, melaporkan masalah ini kepada KPK, kemarin. Aliansi itu terdiri dari beberapa lembaga, antara lain PIAR NTT, PMPB, FP2K3, Gabungan PKL Kota Kupang, Gempar Kota Kupang dan Yayasan Rumah Perempuan. Menurut Adnan, Polda NTT mengeluarkan SP3 itu atas perintah Mabes Polri karena PP 110/2000 saat itu sedang dimohonkan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). “Namun, PP itu kemudian dicabut MA pada 2002. Jadi, seharusnya kasus itu bisa dilanjutkan lagi dengan dasar hukum lain,” katanya. Adnan membandingkan, di Jawa Tengah, kasus korupsi dana purnabakti nyatanya bisa diproses sampai pengadilan, mulai dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Karanganyar hingga Kabupaten Kendal. “Oleh kejaksaan setempat, mereka didakwa melanggar PP 105/2000 dan Kepmendagri No 29/2002,” katanya. Adnan menyebutkan, KPK berwenang mengkaji ulang SP3 di berbagai daerah itu, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil-alih. Itu pula yang dijanjikan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, 26 April 2005 lalu. “Dalam melakukan supervisi, KPK hendaknya memprioritaskan penanganan kasus-kasus korupsi di daerah yang miskin, namun marak terjadi korupsi seperti NTT,” katanya. Menurut dia, pemberian SP3 sangat rawan penyalahgunaan, baik kerena suap maupun kepentingan di luar penegakan hukum. “Meski selalu dinyatakan bahwa kasus korupsi yang di-SP3 dapat dibuka kembali, namun kenyataannya benar-benar dihentikan,” katanya. (jbp/pk/ad).

< Prev		Next >

[ Back ]

Event Berikutnya

Belum ada event yang akan dilaksanakan

Event Terakhir

Perencanaan Strategis Watch Terminal
Pebruari 25 (08:00) - Pebruari 27, 2008
Tempat: Komplek Satunama, Jogja

Semiloka Nasional Watch Terminal
Mei 8 (11:00) - Mei 11, 2007
Tempat: Hotel Dibia, Kuta, Bali

Pelatihan Advokasi Anggaran
Mei 8 (09:00) - Mei 11, 2007
Host: Simalungun Corruption Watch

Diskusi Publik Tentang PP 37/2006
Januari 29, 2007 (09:00)
Host: LPPI Solok. Tempat: Gedung Solok Nan Indah Kab. Solok, Sumbar

Watch Market Place
November 27 (08:00) - November 29, 2006
Lokasi: Desa Wisata Tanjung Jogjakarta

Lihat Full Kalender

YM! Status

WT Contact Person/CH
(Metta)

Clearing House Team
(Kiki)

Kontak Sumatera
(Samaratul Fuad)

Kontak Kalimantan
(Firman Yusi)

Kontak Jawa Bagian Tengah
(Alif)

Kontak Nusa Tenggara
(Paul)

Kontak Sulawesi
(Haikal)

Language Selection

Services

Milis WT

Silahkan masukan alamat e-mail Anda pada kolom di bawah ini untuk bergabung di milis Watch Terminal.

Login Form

Member Online

No Users Online

Last Login

	lipkoliksa (2010-07-31 04:17:41)
	Albina_powwer (2010-07-30 23:50:35)
	madzoombax (2010-07-30 20:22:22)
	Docfimi STOKE (2010-07-30 20:16:16)
	fax Lopez (2010-07-30 19:27:33)

Total Users

	3832 registered
	3 today
	95 this week
	453 this month
	Last: lipkoliksa

Visits today:	28
Visits yesterday:	195
Visits month:	4521
Bots today:	32

Total Visitors:

News Link

Quote...

Money and corruption are ruining the land, crooked politicians betray the working man, pocketing the profits and treating us like sheep, and we're tired of hearing promises that we know they'll never keep!
-Ray Davies