Pemerintah Belum Temukan Solusi Terbaik

Jakarta, Kompas - Aksi menentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD semakin keras, sementara pemerintah sampai Senin (12/2) kemarin belum bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah itu.

Kemarin pagi lebih dari 500 orang delegasi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), serta Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (BKPDPSI) datang ke gedung DPR di Senayan, Jakarta.

Dalam pernyataan masing-masing elemen yang dibacakan secara bergiliran oleh Nehemia Wospakrik (Adkasi), Dewiati Tamburaka (Adeksi), dan Ade Surapriyatna (BKPDSI), mereka meminta pemerintah melaksanakan PP 37/2006 secara konsisten tanpa harus takut pada tekanan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, atau elemen lain.

Mereka menilai pernyataan lisan jurubicara Presiden mencabut PP 37/2006 merupakan tindakan fatal karena mestinya pencabutan harus melalui penerbitan PP yang baru atau atas dasar putusan MA melalui upaya judicial review.

Bahkan Adkasi "mensomasi" DPR dan Presiden, dan akan ada upaya hukum sesuai ketentuan jika pernyataan sikap mereka tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Mereka meminta DPR memfasilitasi pertemuan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Delegasi itu diterima Ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif,, Ketua Komisi II EE Mangindaan, dan Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso.

Kemarin usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengemukakan, pemerintah belum menemukan solusi terbaik atas rencana revisi PP 37/ 2006 itu. Katanya Rabu (14/2) ini akan digelar rapat kabinet terbatas untuk mendapatkan solusi terbaik.

"Kalau PP 37/2006 dicabut, revisi tidak bisa berlaku surut. sehingga tindakan dan akibat hukum PP 37/2006 itu sah. Masalah hukum ini belum kita temukan jalan keluar terbaik. Dalam rapat, akan dicari jalan keluar dari segi hukum dan politik," ujarnya.

Yusril mengemukakan, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait rencana revisi PP 37/2006.

Dalam pertemuan di gedung DPR, Priyo Budi Santoso mengaku langkah para akademisi dan aktivis LSM sudah berlebihan. Karenanya, jika para anggota DPRD akan menggugat, Priyo menegaskan, "Saya akan turut berada di dalamnya."

Kemarin Ketua Umum PPP Suryadharma Ali meminta semua anggota DPRD PPP mengembalikan uang rapelan yang sudah diterima.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam menilai kedatangan anggota asosiasi DPRD ke DPR untuk menolak revisi PP 37/2006 dinilai mencoreng institusi wakil rakyat.

Kemarin Ketua DPRD Kota Palembang Yansuri seluruh anggota DPRD Kota Palembang tak akan mengembalikan uang rapelan.

Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana, kemarin berpendapat, tuntutan anggota DPRD agar pemerintah konsisten melaksanakan PP 37/2006 menunjukkan, mereka tidak menjadi kambing hitam atas keluarnya peraturan pemerintah itu. Namun justru menunjukkan, para anggota DPRD itu sebagai pihak yang mendesak dikeluarkannya peraturan itu.

Berkaitan dengan munculnya masalah PP 37/2006 ini, dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, kemarin Komisi III DPR RI menilai akibat kebijakan eksekutif para anggota DPRD menjadi korban. (INU/HAR/VIN/NWO/DIK/SIE/MAM)